Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Keuangan Negara

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap manajemen keuangan negara, nggak cuma soal angka-angka di neraca, lho! Bayangin, setiap keputusan pemerintah, dari kebijakan pajak hingga privatisasi aset, berdampak domino ke seluruh roda perekonomian. Ini bukan cuma urusan para ahli ekonomi, tapi juga menyangkut hidup kita sehari-hari; dari harga sembako hingga pembangunan infrastruktur. Jadi, siap-siap menyelami dunia menarik di balik pengelolaan uang negara!

Manajemen keuangan negara adalah jantungnya perekonomian suatu bangsa. Bagaimana pemerintah merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan negara sangat menentukan kesejahteraan rakyatnya. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana berbagai kebijakan pemerintah – mulai dari kebijakan fiskal, moneter, hingga pengelolaan aset negara – membentuk dan mempengaruhi kinerja manajemen keuangan negara. Kita akan melihat bagaimana setiap kebijakan, baik yang sukses maupun yang gagal, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan pembangunan bangsa.

Definisi dan Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Negara: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Manajemen Keuangan Negara

Ngomongin manajemen keuangan negara, rasanya kayak ngurusin dompet raksasa—dompetnya seluruh rakyat Indonesia! Bayangkan kompleksitasnya: dari dana pembangunan infrastruktur hingga subsidi BBM, semua harus terkelola dengan rapi dan transparan. Nah, artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk manajemen keuangan negara, mulai dari definisi hingga perbedaannya dengan manajemen keuangan sektor swasta. Siap-siap melek keuangan negara, guys!

Pengertian Manajemen Keuangan Negara

Manajemen keuangan negara adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan utamanya? Menjamin penggunaan dana negara secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat. Bayangkan, ini bukan sekadar ngatur uang, tapi memastikan uang rakyat digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Komponen Utama Sistem Manajemen Keuangan Negara

Sistem manajemen keuangan negara nggak cuma asal-asalan. Ada beberapa komponen kunci yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang solid. Komponen-komponen ini bekerja sinergis untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

• Perencanaan Keuangan Negara: Tahap awal yang menentukan arah penggunaan dana negara. Ini melibatkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran negara di masa mendatang.
• Penganggaran Negara: Proses menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Ini termasuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.
• Pelaksanaan Anggaran: Tahap di mana anggaran negara benar-benar dijalankan. Ini melibatkan proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, dan penyaluran dana ke berbagai program.
• Pengendalian dan Pengawasan: Proses memastikan bahwa anggaran negara dijalankan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Ini melibatkan audit, evaluasi kinerja, dan mekanisme akuntabilitas.
• Akuntansi dan Pelaporan: Proses mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan negara. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas.

Perbedaan Manajemen Keuangan Negara dan Sektor Swasta

Meskipun sama-sama mengelola keuangan, manajemen keuangan negara dan sektor swasta punya perbedaan mendasar. Sektor swasta mengejar profit, sementara negara mengejar kesejahteraan rakyat. Ini mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan keuangan, dari perencanaan hingga pengawasan.

Perbandingan Manajemen Keuangan Negara dan Sektor Swasta

Aspek	Manajemen Keuangan Negara	Manajemen Keuangan Swasta	Perbedaan Utama
Perencanaan	Berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan nasional jangka panjang.	Berorientasi pada profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan.	Tujuan dan cakupan perencanaan yang berbeda.
Penganggaran	Diawasi ketat oleh lembaga legislatif dan diaudit secara berkala.	Lebih fleksibel dan bergantung pada strategi bisnis perusahaan.	Tingkat transparansi dan akuntabilitas yang berbeda.
Pengawasan	Terdapat mekanisme pengawasan yang kuat dari lembaga independen (seperti BPK).	Pengawasan internal dan eksternal (seperti audit oleh KAP).	Tingkat pengawasan dan sanksi yang berbeda.

Alur Proses Manajemen Keuangan Negara

Proses manajemen keuangan negara bisa diibaratkan sebuah aliran sungai yang mengalir secara sistematis. Mulai dari hulu (perencanaan), kemudian ke tengah (penganggaran dan pelaksanaan), hingga ke hilir (pengendalian dan pengawasan). Setiap tahapan saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Kegagalan di satu tahapan dapat berdampak buruk pada tahapan berikutnya. Sebuah sistem yang rumit namun terintegrasi untuk mencapai tujuan yang mulia.

Bayangkan sebuah diagram alur: Perencanaan → Penganggaran → Pelaksanaan Anggaran → Pengendalian & Pengawasan → Pelaporan & Evaluasi. Setiap tahap memiliki sub-tahapan dan prosedur yang detail, dirancang untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara bertanggung jawab dan efektif.

Jenis-jenis Kebijakan Pemerintah yang Berpengaruh

Ngomongin manajemen keuangan negara, rasanya kayak ngurusin keuangan rumah tangga versi raksasa. Butuh perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan… ya, kebijakan pemerintah yang pas. Kebijakan pemerintah itu ibarat kompor gasnya, kalau apinya pas, masakannya (baca: perekonomian) jadi enak. Tapi kalau apinya kelewat besar atau kecil? Bisa gosong atau malah nggak matang.

Nah, kebijakan pemerintah itu macam-macam, dan masing-masing punya pengaruh signifikan terhadap bagaimana uang negara dikelola. Kita bahas beberapa jenis kebijakan yang paling krusial, yuk!

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal, singkatnya, adalah strategi pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Bayangin kayak kamu ngatur uang jajan: ada pemasukan (gaji, misalnya) dan pengeluaran (beli makan, bayar kos). Pemerintah juga begitu, punya pemasukan dari pajak, cukai, dan lain-lain, lalu mengeluarkan uang untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, gaji PNS, dan sebagainya.

• Mekanisme Penerapan: Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menentukan berapa banyak pajak yang akan dipungut, dan bagaimana uang tersebut akan dialokasikan.
• Contoh: Pemotongan pajak penghasilan (PPh) untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dampaknya: bisa meningkatkan daya beli masyarakat, tapi juga bisa mengurangi penerimaan negara.

Kebijakan Moneter

Kalau kebijakan fiskal ngatur uangnya langsung, kebijakan moneter lebih fokus ke pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bayangin kayak mengatur arus air: terlalu banyak, bisa banjir; terlalu sedikit, bisa kekeringan. Bank Indonesia (BI) lah yang memegang kendali kebijakan ini.

• Mekanisme Penerapan: BI menggunakan berbagai instrumen, seperti suku bunga acuan, cadangan wajib minimum (giro wajib minimum), dan operasi pasar terbuka (jual beli surat berharga).
• Contoh: BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Dampaknya: inflasi bisa terkendali, tapi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena investasi dan kredit menjadi lebih mahal.

Kebijakan Investasi

Kebijakan ini fokus pada bagaimana pemerintah menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Bayangin kayak kamu lagi jualan online: kamu perlu strategi pemasaran yang oke agar banyak yang beli. Pemerintah juga begitu, perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tertarik menanamkan modalnya.

• Mekanisme Penerapan: Melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
• Contoh: Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Dampaknya: mendorong investasi di sektor tersebut, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap manajemen keuangan negara

Ini tentang bagaimana pemerintah membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Bayangin kayak kamu belanja bulanan: harus pintar-pintar memilih agar mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga harus begitu, agar uang negara digunakan secara efisien dan efektif.

• Mekanisme Penerapan: Lewat aturan dan regulasi yang ketat, seperti e-procurement dan tender terbuka.
• Contoh: Penggunaan sistem e-procurement untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Dampaknya: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, serta mengurangi potensi korupsi.

Kebijakan Subsidi

Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat atau sektor tertentu. Bayangin kayak kamu dapat diskon saat belanja. Pemerintah memberikan subsidi untuk barang atau jasa tertentu agar harganya terjangkau bagi masyarakat, atau untuk melindungi sektor tertentu dari persaingan global.

Ingatlah untuk klik Memahami rasio keuangan dalam pengambilan keputusan investasi untuk memahami detail topik Memahami rasio keuangan dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih lengkap.

• Mekanisme Penerapan: Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk subsidi, misalnya subsidi BBM, pupuk, atau listrik.
• Contoh: Subsidi BBM untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau. Dampaknya: meredakan beban masyarakat, tetapi juga bisa membebani APBN dan menimbulkan potensi distorsi pasar.

Potensi Konflik dan Sinergi: Kebijakan-kebijakan di atas bisa saling berkaitan dan bahkan berbenturan. Misalnya, kebijakan fiskal yang ekspansif (banyak pengeluaran) bisa memicu inflasi, yang kemudian harus diatasi dengan kebijakan moneter yang kontraktif (mengurangi jumlah uang beredar). Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah sangat krusial untuk meminimalisir konflik dan menciptakan sinergi positif.

Dampak Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan, misalnya pengurangan subsidi BBM, akan berdampak langsung pada alokasi anggaran pemerintah. Anggaran yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM, bisa dialihkan ke sektor lain, misalnya pendidikan atau kesehatan.

Pengaruh Kebijakan terhadap Perencanaan Anggaran

Ngomongin pengelolaan keuangan negara, nggak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Bayangin aja, kayak membangun rumah, kalau pondasinya (kebijakan) nggak kuat, ya bangunannya (anggaran negara) bisa ambruk. Kebijakan pemerintah, khususnya fiskal dan moneter, punya peran super penting dalam menentukan arah perencanaan anggaran negara. Salah langkah sedikit aja, bisa-bisa bikin ekonomi negara oleng.

Kebijakan Fiskal dan Perencanaan Anggaran

Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran dan penerimaan negara, adalah kunci utama dalam perencanaan anggaran. Ketika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan belanja infrastruktur misalnya, otomatis anggaran negara akan membengkak. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan penghematan, anggaran negara akan lebih ketat. Perencanaan anggaran yang matang harus memperhitungkan siklus ekonomi dan proyeksi pendapatan negara agar tidak terjadi defisit yang membahayakan.

Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro dan Anggaran Negara

Kebijakan moneter, yang diatur oleh bank sentral, juga berpengaruh besar. Bayangkan, suku bunga acuan dinaikkan, otomatis biaya pinjaman jadi lebih mahal. Hal ini bisa berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan negara dari pajak bisa menurun, dan ini akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-programnya. Sebaliknya, suku bunga yang rendah bisa mendorong inflasi, yang juga berdampak pada anggaran negara.

Pengaruh Kebijakan Pendapatan Negara terhadap Pembiayaan Program Pemerintah

Pajak, bea cukai, dan penerimaan negara lainnya adalah tulang punggung pembiayaan program pemerintah. Kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien sangat krusial. Contohnya, jika pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan pajak untuk sektor tertentu, bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Namun, jika kebijakan pajak terlalu memberatkan, bisa berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah-langkah Penyusunan APBN dan Peran Kebijakan Pemerintah

Proses penyusunan APBN itu panjang dan kompleks, tapi intinya begini: pertama, pemerintah membuat proyeksi pendapatan dan belanja negara berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, proyeksi ini kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Ketiga, APBN disahkan dan mulai dijalankan. Di setiap tahapan, kebijakan pemerintah berperan sangat vital. Misalnya, kebijakan tentang alokasi anggaran untuk sektor pendidikan atau kesehatan akan sangat menentukan jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor tersebut.

1. Perencanaan: Pemerintah menentukan prioritas dan target berdasarkan kebijakan nasional.
2. Penganggaran: Anggaran dialokasikan sesuai prioritas dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan: Kementerian/Lembaga melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran.
4. Evaluasi: Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan efektivitas kebijakan.

Tantangan dalam Merumuskan Anggaran Negara yang Responsif terhadap Perubahan Kebijakan

Merumuskan anggaran negara yang responsif terhadap perubahan kebijakan adalah tantangan besar. Perubahan ekonomi global yang cepat, ketidakpastian politik, dan tuntutan masyarakat yang dinamis, membuat perencanaan anggaran harus adaptif dan fleksibel. Selain itu, keterbatasan data dan informasi yang akurat juga menjadi kendala. Butuh kolaborasi yang kuat antar lembaga dan transparansi yang tinggi agar anggaran negara bisa dikelola dengan efektif dan efisien.

Pengaruh Kebijakan terhadap Pengelolaan Aset Negara

Urusan pengelolaan aset negara itu kayak ngurusin warisan keluarga yang super gede, cuma skalanya nasional. Bayangin aja, tanah, bangunan, kekayaan alam… semuanya harus dikelola dengan hati-hati biar nggak buntung. Nah, kebijakan pemerintah di sini berperan penting banget, layaknya seorang manajer keuangan keluarga yang handal. Kebijakan yang tepat bisa bikin aset negara makin moncer, sebaliknya, kebijakan yang amburadul bisa bikin negara merugi besar.

Dampak Kebijakan terhadap Pengelolaan Aset Negara

Kebijakan pemerintah punya pengaruh signifikan terhadap bagaimana aset negara dikelola. Mulai dari penentuan harga jual aset, proses lelang, hingga pengawasan penggunaannya, semuanya diatur oleh kebijakan. Misalnya, kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara akan meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tegas bisa membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara.

Data tambahan tentang Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang tersedia untuk memberi Anda pandangan lainnya.

Pengaruh Kebijakan Privatisasi terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Aset Negara

Privatisasi, atau pengalihan aset negara ke sektor swasta, seringkali diklaim sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Logikanya, sektor swasta dianggap lebih gesit dan termotivasi untuk menghasilkan keuntungan, sehingga pengelolaan aset akan lebih optimal. Namun, kebijakan privatisasi juga berpotensi menimbulkan masalah, seperti munculnya monopoli, penurunan kualitas layanan publik, dan bahkan kerugian negara jika prosesnya tidak transparan dan akuntabel.

Sukses atau tidaknya privatisasi sangat bergantung pada bagaimana kebijakannya dirancang dan diimplementasikan.

Contoh Kasus Pengelolaan Aset Negara

Sebagai contoh, pengelolaan hutan di Indonesia pernah mengalami pasang surut. Kebijakan yang kurang tegas dalam pengawasan pertambangan dan perkebunan di beberapa daerah mengakibatkan deforestasi besar-besaran, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan aset properti pemerintah di beberapa kota besar menunjukkan hasil yang lebih baik berkat penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara sangat bergantung pada kualitas kebijakan dan implementasinya.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Aset Negara yang Baik

• Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses pengelolaan aset harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan aset negara harus optimal dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
• Keadilan dan Kesetaraan: Pengelolaan aset harus adil dan tidak diskriminatif.
• Keberlanjutan: Pengelolaan aset harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Kebijakan pemerintah yang baik akan mendukung prinsip-prinsip di atas dengan menyediakan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kerugian negara akibat lemahnya penerapan kebijakan dalam pengelolaan aset bisa sangat besar, mulai dari hilangnya pendapatan negara, kerusakan lingkungan, hingga kerugian ekonomi yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Bayangkan saja jika aset negara yang seharusnya menghasilkan pendapatan malah terbengkalai atau disalahgunakan. Itu sama saja dengan membuang uang rakyat secara cuma-cuma.

Pengaruh Kebijakan terhadap Pengawasan dan Akuntabilitas

Uang negara, cuy! Bayangin aja, duitnya rakyat yang dikelola pemerintah. Nah, biar nggak ada yang nyolong atau dipake nggak bener, butuh pengawasan ketat dan sistem akuntabilitas yang mumpuni. Kebijakan pemerintah sendiri punya peran penting banget nih, dalam membentuk sistem pengawasan dan memastikan setiap rupiah digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Gak cuma itu, kebijakan juga bisa bikin lembaga pengawas jadi lebih efektif atau malah sebaliknya, jadi jalan tol buat korupsi.

Peran Lembaga Pengawas dalam Akuntabilitas Keuangan Negara

Lembaga pengawas, kayak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) misalnya, punya tugas super penting: memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan dan nggak ada penyimpangan. Mereka kayak detektif keuangan negara, mengawasi setiap transaksi, memeriksa laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Bayangin deh, kalau nggak ada mereka, bisa-bisa uang negara raib entah ke mana. Kerjanya sih nggak cuma audit, mereka juga bisa memberikan saran dan masukan agar pengelolaan keuangan negara lebih efektif dan efisien.

Pokoknya, mereka adalah benteng terakhir untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Lembaga Pengawas

Efektivitas lembaga pengawas nggak lepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan mewajibkan publikasi laporan keuangan secara online dan real-time, akan mempermudah kerja lembaga pengawas. Sebaliknya, kebijakan yang justru membatasi akses informasi atau memperumit proses audit, bisa bikin kerja lembaga pengawas jadi terhambat dan kurang efektif. Misalnya, kebijakan yang membatasi akses data keuangan tertentu kepada lembaga pengawas bisa jadi celah untuk penyimpangan.

Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Pengawasan keuangan negara itu nggak cuma tanggung jawab lembaga pengawas aja, lho. Parlemen juga punya peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Mereka bisa memanggil menteri terkait untuk dimintai pertanggungjawaban, melakukan penyelidikan, bahkan sampai membentuk panitia khusus. Selain itu, masyarakat sipil juga punya peran penting dalam mengawasi keuangan negara. Organisasi masyarakat sipil bisa melakukan riset, advokasi, dan pengawasan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mereka bisa jadi ‘mata dan telinga’ masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara.

Indikator Keberhasilan Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Negara

• Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan negara.
• Jumlah temuan penyimpangan yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
• Tingkat transparansi dan aksesibilitas informasi keuangan negara.
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara.
• Tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Proses Audit Keuangan Negara dan Transparansi

Bayangkan proses audit keuangan negara seperti ini: Tim auditor dari BPK, misalnya, akan memeriksa dokumen keuangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan verifikasi di lapangan. Mereka akan mencocokkan data keuangan dengan realita di lapangan. Misalnya, apakah pembangunan jalan yang dianggarkan sesuai dengan yang terealisasi? Apakah ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan aturan? Hasil audit kemudian akan dilaporkan kepada publik, dan ini yang penting: kebijakan pemerintah yang menjamin transparansi dan akses publik terhadap laporan audit akan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Semakin mudah akses publik terhadap laporan audit, semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan. Sehingga, proses audit yang transparan akan meminimalisir potensi penyimpangan dan menjamin penggunaan uang negara secara bertanggung jawab.

Penutupan

Singkatnya, kebijakan pemerintah adalah penentu utama keberhasilan manajemen keuangan negara. Transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang menjadi kunci utama. Kegagalan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat dapat berujung pada krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial. Semoga pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi keuangan negara dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.